Categories
Opini

Salahkah Menteri Marah-Marah?

Prestasi Hj. Ir. Tri Rismaharini memang fenomenal. Mengubah metropolitan terbesar kedua tanah air yang terkenal semerawut menjadi kota yang cantik luar dalam bukan perkara mudah. Dan ternyata meskipun beliau seorang wanita, Bu Risma sanggup mewujudkannya dalam 2 periode kepemimpinannya sebagai Wali Kota Surabaya.

Salah satu karakter yang dikenal publik adalah empatinya terhadap masyarakat dan tempramennya yang mudah meledak saat melihat pejabat yang seharusnya melayani masyarakat tidak bekerja optimal.

Marah.

Ya, benar, marah atau marah-marah. Bu Risma sepertinya bukan sosok yang saat melihat sesuatu yang nggak beres lalu menyimpan, mencatat, lalu membahasnya di kantor.

Saat dia melihat got mampet, saat itu juga dia turun sendiri, memanggil petugas terkait, kalau perlu turut pegang cangkul, baru pergi setelah selesai. Demikian pula saat dia melihat pejabat tidak bekerja dengan benar melayani warga sesuai tugasnya. Dia akan meluapkan kemarahannya saat itu juga. Meskipun itu di depan orang banyak, dia nggak peduli.

Yang namanya karakter itu melekat. Orang-orang tua Sunda tempat saya dibesarkan bilang “Adat mah kakurung ku iga”, artinya karakter itu terkurung iga kita. Maksunya karakter seseorang itu nggak bakal, atau mungkin lebih tepatnya sangat sulit untuk diubah.

Saat dihari-hari terakhirnya memimpin Surabaya, beliau didaulat untuk membantunya menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Barubara yang digeret KPK, Bu Risma sebagai Menteri Sosial tetaplah sosok yang sama dengan Bu Risma sebagai Walikota Surabaya, empati dan tempramennya sama-sama tinggi.

Di hari-hari pertama menjabat sebagai Menteri Sosial, saat melihat rakyat kesulitan empatinya membuat dia turun tangan saat itu juga. Ingat dong kasus yang kemudian dijelaskannya sebagai refleks karena kebetulan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri dalam perjalanan dari rumah ke kantor.

Lihat, berhenti, turun, fahami lewat dialog langsung, ambil tindakan, GPL alias gak pake lama. Gak harus nunggu kajian lah, rapat lah, apalah. Bahkan gak perlu nunggu dia sampai ke kantor dulu.

Sayangnya situasi memang beda. Saat Bu Risma mengemban jabatan Wali Kota, beliau tinggal dan berkantor di Surabaya. Kalau dalam perjalanan dari rumah ke kantor beliau berhenti dan bertindak saat melihat ada yang nggak beres, oke-oke aja. Sebagai Menteri Sosial dia tinggal dan berkantor di Jakarta. Perjalanan dari rumah ke kantor itu melintasi “daerah kekuasaan orang lain”.

Gak heran kalau kemudian banyak yang menggorengnya menjadi seolah-olah tabuhan genderang perang Bu Risma untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan DKI 1 dari Anies Baswedan.

Saat satu sisi karakternya langsung muncul di hari pertamanya mengemban jabatan baru sebagai Menteri Sosial saya sudah menduga, tidak akan lama sebelum sisi lain karakternya akan muncuk juga.

Marah-marah.

Dan sekarang sudah benar-benar terjadi. Video Bu Risma memaki bahkan mendorong-dorong orang dengan ballpoint beredar di jagat maya.

Sikap sama dalam situasi berbeda sepertinya memang menuai reaksi yang berbeda pula.

Saat sebagai Walikota Bu Risma marah-marah, lebih banyak orang memuji, setidaknya mrmaklumi. Pertama mungkin entah masyarakat Kota Surabaya atau staf dan pejabat Pemkot Surabaya itu lebih seperti anak-anaknya. Bagi seorang ibu, marah-marah itu bukan cermin kemarahan apalagi lebencian. Masih mending nggak pake njewer atau nyubit.

Seorang menteri tidak punya anak buah apalagi wilayah. Kecuali sedikit orang yang bekerja di kantornya, semua yang lain itu wilayah orang, anak orang. Saat anak orang dimaki, meskipun mungkin anak itu salah, Bapaknya pasang badan.

Ya memang bapak model begitu mungkin bisa dibilang bapak yang nggak tahu diri. Anaknya bikikin salah sampe dimarahin orang koq bukannya minta maaf dan “beresin” anaknya, ini malah membabi-buta membela anaknya dan menyalahkan orang lain yang marah. Tapi ya mesti masuk kategori nggak tahu diri, bapak dengan kelakuan model gitu itu banyak, pake banget pula.

Fenomena ini muncul saat Bu Risma dikabarkan marah-marah di Gorontalo, sontak Gubernur Gorontalo menunjukkan sikap “nggak terima” anaknya dimarah-marahi.

Saat tahu anaknya dimarah-marahi, bukannya nyari tahu persoalannya, minta maaf atas kesalahan anaknya, dan “beresin” kelakuan anaknya yang bikin orang marah-marah itu, sang Gubernur malah menunjukkan sikap sebaliknya. Seperti dilansir banyak media, dia malah bilang “Saya nggak terima!”, “Saya tersinggung!”

Dan lagi-lagi, ini bukan Surabaya yang dipimpinnya dulu. Sebagai seorang menteri, Bu Risma sekarang seorang pejabat pemerintah pusat. Apapun yang dia lakukan langsung jadi gorengan untuk menghambat langkahnya. Langkah yang nggak ada yang tau juga apa dia nantinya akan ambil.

Ini juga situasi berbeda. Dulu saat Bu Risma menjadi Walikota, kalaupun mau digoreng siapa sih yang mau goreng? Untuk kepentingan apa? Apalagi setelah kemudian dia memimpin dalam periode kedua sehingga tidak mungkin juga maju lagi.

Sekarang mau nggak mau, niat nggak niat, tetap saja Bu Risma menjadi salah satu kuda hitam yang mungkin bisa memaksa Anies Baswedan hanya memerintah DKI Jakarta satu periode saja. Bahkan sejumlah lembaga survey sudah memasukkan Bu Risma ke dalam daftar tokoh yang dipantau elektabilitasnya dalam mengukur peta persaingan menuju RI 1.

Tidak heran kalau selain sang bapak yang anak-anaknya dimarahi, mereka yang melontarkan kritik terhadap tindakan marah-marah Bu Risma muncul dari sejumlah kalangan lain juga.

Jangan terlalu heran lah. Biasa saja.

Gini aja liatnya. Mulainya dari daftar tokoh-tokoh yang berpotensi maju memperebutkan DKI 1 dan RI 1. Siapapun di dalam daftar itu, kalau mereka melakukan sesuatu yang “layak goreng”, akan digoreng habis-habisan.

Sekali lagi ya. Saya bilang “layak goreng”. Bukan soal benar atau salah.

Lalu bagaimana dengan sikap tempramental sebagai seorang pejabat negara yang kemudian dijadikan sebagai alasan mereka yang berusaha memojokkan Bu Risma dengan isu marah-marah ini?

Saya sendiri sih nggak nyalahin, biasa aja.

Mungkin kalai saya dalam posisi beliau saya nggak akan marah-marah on spot. Tapi bukan soal benar atau salah. Karena karakter saya beda. Dan setiap orang akan bersikap, bertindak, berbicara, sesuai dengan karakter dasarnya.

Bahkan orang yang memalsukan karakternya sendiri pun, misalnya bengis tapi penampilannya ramah, cabul tapi ditutupi dengan gaya agamis. Tetap saja itu soal karakter. Karakter seperti itu karakter penipu. Sampai karakter sendiri saja dipalsukan sedemikian rupa.

Saat seseorang menjadi pemimpin, karakter itu akan mempengaruhi gaya kepemimpinannya juga.

Untuk seorang pemimpin, marah itu bukan lagi soal ungkapan perasaan, marah itu instrumen manajemen.

Dengan marah dia memberi penekanan akan pentingnya sesuatu. Dengan marah dia menunjukkan kepada semua orang bahwa siapapun yang salah akan kena sanksi. Entah sanksi hukum, sanksi administrasi, atau mungkin juga sanksi sosial.

Di lingkungan birokrasi, sanksi itu kadang sulit diterapkan karena menuntut proses bertele-tele yang makan waktu. Harus didahulu teguran dan pembinaan berulang-ulang. Malah kadang harus ditempuh melalui proses hukum yang berjenjang dan sangat panjang.

Yang paling cepat ya sanksi sosial itu. Maki di depan umum.

Jalan terus Bu Risma!

Untuk menjawab pertanyaan yang menjado judul ini, “Pantaskah menteri marah-marah?”, jawaban saya sih selama alasannya jelas dan yang jadi sasaran kemarahannya itu memang orang yang tepat untuk kena marah, ya pantas-pantas saja.

Orang salah dimarah-marahin itu yang wajar-wajar saja. Memang ada metode-metode lain selain marah-marah. Tapi kalau lebih memilih pake metode marah-marah daripada metode-metode lainnya, sah-sah saja.

Yang salah itu orang salah didiemin.

Masih bagusan menteri marah-marah asal kinerjanya jelas daripada menteri diam-diam, senyum-senyum, ramah dan nggak pernah marah, tahu-tahu diberitakan kena OTT dan dipakein rompi orange sama KPK.

Leave a Reply

Your email address will not be published.