Author: Adi Arifin

Akhir-akhir ini penyematan “gelar” Gus di depan nama seseorang cenderung agak sensitif. Memang sepertinya tidak secara formal dipatenkan sehingga pengguna oleh mereka “yang tidak berhak” bisa dikatakan melanggar hukum. Tapi rasa-rasanya tanpa perlu diajari lagipun mayoritas orang Indonesia faham siapa yang “berhak” menyandangnya.

Tidak mengherankan kalau “pengguna yang tidak berhak” meskipun tidak pernah dituntut biasanya mendapat sanksi sosial dalam berbagai bentuk, dari sindiran sampai cacian. Tiba-tiba muncul pemberitaan kalau gelar kehormatan bagi komunitas Nahdiyin ini disematkan pada sosok Gibran Rakabuming Raka.

Oknum mahasiswa bikin geger saat seluruh energi seluruh negeri tersita menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 yang secara statistik nyata lebih parah dari gelombang pertama. Menjadi perhatian banyak fihak karena yang bersangkutan juga menyandang jabatan tinggi pada organisasi kemahasiswaan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri paling prestisius di negeri ini. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia alias BEM UI.

Viral berawal dari postingan di akun Tiktok pribadinya, seorang wanita menceritakan kisahnya yang terpaksa harus melepas hijab selama bekerja.

Lagi-lagi. Klise sebetulnya sih. Sudah berasa dengerin kaset butut yang terus diputar berulanh-ulang. Kisah yang terus berulang di negeri ini. Negeri yang menjadikan kebebasan menjalankan ajaran agama sebagai salah satu pondasi kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Saya baru tahu ternyata pemahaman saya tentang COD yang merupakan singkatan dari Cash on Delivery itu sangat berbeda dengan pemahaman “milik” para pelaku usaha yang terlibat dalam penggunan model transaksi yang makin banyak dipakai dalam aktivitas belanja online.

Baru-baru ini tersebar video dimana seorang ibu marah-marah kepada kurir yang mengirimkan barang pesanan yang dibelinya secara online. Dari pembicaraan antara keduanya jelas tersirat kalau transaksi yang dilakukan pembeli menggunakan cara COD.

Baru beberapa jam lalu saya menulis posting yang mengekspresikan keheranan saya terhadap pemerintah yang terkesan toleran dengan aksi kekerasan brutal yang terus dilakukan kelompok yang selama ini dalam pernyataan-pernyatan resmi pemerintah disebut Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB. Pada postingan itu salah satu yang saya sorot adalah penggunaan istilah “kelompok kriminal” terhadap mereka yang jelas-jelas menebar teror dan secara terbuka mengungkap kemerdekaan sebagai tujuan dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukannya.

Tidak lama berselang pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD resmi menempelkan label teroris kepada kelompok yang selama ini disebut sebagai KKB itu. “Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018,” sebut Mahfud MD di hadapan sejumlah jurnalis yang menghadiri konferensi pers di Kemenko Polhukam pada hari Kamis tanggal 29/4/2021 tadi.

Beberapa bulan terakhir ini, every now and then, muncul pemberitaan mengenai nyawa yang melayang akibat kekerasan yang dilakukan kelompok yang oleh pemerintah ditempeli label Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB. Tidak hanya aparat keamanan yang jadi sasaran tapi juga rakyat biasa, karyawan perusahaan tambang, pekerja proyek pembangunan infrastruktur, petani, tukang ojek, sampai pemuka agama.

Meskipun sudah beberapa tahun berlalu, pastinya masih lekat dalam ingatan kita peristiwa berdarah yang merenggut nyawa 31 orang pekerja proyek pembangunan jalan Trans Papua. Diberitakan bahwa para pelaku yang merupakan salah satu kelompok berlabel KKB sempat menyatakan kalau yang mereka inginkan bukan pembangunan tapi kemerdekaan.