Berita paling menarik seharian kemarin adalah jejeran karangan bunga untuk Panglima Kodam Jaya, Mayor Jendral TNI Dudung Abdurachman. Meskipun ada beberapa yang nyeleneh dan mengundang senyum, hampir semua isinya pujian, dukungan, dan ucapan terima kasih atas ketegasan Pangdam Jaya menghadapi ulah meresahkan sekelompok orang yang katanya Ormas tapi konon tidak terdaftar sebagai Ormas di kementrian terkait.
Di kalangan FPI dan organisasi-organisasi satelitnya, sosok Muhammad Riziek Shihab yang disebut-sebut sebagai seorang Habaib itu memang merupakan pemimpin yang sangat dihormati. Bahkan mereka berusaha membuatnya lebih besar lagi dengan menggadang-gadangnya sebagai Imam Besar Umat Islam seluruh Indonesia. Terlepas dari berbagai kontroversi terkait keberangkatannya lebih dari tiga tahun lalu maupun kepulangannya baru-baru ini, kedatangan Habib Riziek di tanah air disambut gegap gempita para pendukungnya.
Kepulangan Habib Riziek seketika menuai kontroversi. Konsentrasi masa dalam jumlah besar yang seolah sudah menjadi ciri khas FPI mungkin sudah menjadi hal biasa yang tidak lagi terasa janggal. Tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini dimana kerumunan orang diyakini beresiko tinggi dalam hal penularan virus itu, ceritanya jadi sangat berbeda.
Saat tanpa kendali masa FPI membanjiri Bandara Soekarno Hatta untuk menyambut kedatangan Imam Besarnya, banyak kalangan bereaksi keras mempertanyakan ketegasan pemerintah. Bagaimana tidak. Setelah kita banyak melihat berita bagaimana pemerintah secara tegas melarang, membubarkan, bahkan menyeret ke depan pengadilan mereka yang bertanggung jawab atas acara-acara yang membuat banyak oranf berkumpul di satu tempat, lautan manusia yang demikian besar dibiarkan begitu saja.
Kepulangan Habib Riziek setelah lebih dari 3 tahun bermukim di luar negeri memang wajar disambut simpatisan yang merindukannya. Tapi soal Covid-19, reskonya bukan hanya untuk kalangan yang melanggar protokol saja. Apalagi meskipun masih keluarga flu-fluan, korban jiwa yang sudaj jatuh akibat virus ini tidak sedikit. Ini bukan sekedar soal kesehatan lagi tapi soal nyawa. Belum lagi kalau kita bicara keadilan. Wajar kalau kemudian muncul arus besar yang mempertanyakan keseriusan negara menyelamatkan warganya saat terkesan diam saja melihat masa terkonsentrasi begitu banyak.
Harapan masyarakat akan ketegasan pemerintah melindungi warganya dari kesemenamenaan segolongan orang yang dengan angkuhnya meresikokan orang lain untuk agendanya sendiri yang nggak ada penting-pentingnya itu semakin pudar saat Habib Riziek kemudian juga terlibat dalam sejumlah acara yang juga melibatkan berkumpulnya masa salam jumlah besar di Tebet yang berada di wilayah DKI Jakarta, Bogor yang merupakan wilayah Jawa Barat, dan yang paling mencolok di kediaman pribadinya yang juga berada di Wilayah DKI Jakarta.
Sejurus kemudian drama lempar-lemparan dimulai. Satgas Covid-19 Pusat menunjuk Satgas tingkat propinsilah yang bertanggung jawab. Tapi bagaimana kita bisa mengharapkan Pemda DKI dan Jawa Barat bisa bertindak tegas? Di tengah polemik penyambutan yang sudah terjadi dan ramainya agenda Habib Riziek dilansir media, Gubernur Anies Baswedan yang merupakan Ketua Satgas Covid-19 DKI Jakarta malah sowan ke kediaman Habib Riziek. Sejurus kemudian tersiar juga berita kalau Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berencana melakukan hal yang sama.
Saat Habib Riziek menghadiri acara di Tebet yang juga membuat banyak orang berkumpul, ternyata Wagub DKI juga hadir. Kalau Wagub-nya saja hadir, apa mungkin kita bisa percaya kalau dikatakan pemerintah tidak mengizinkan acara itu dihelat? Kekonyolan yang sama juga terjadi berkaitan dengan acara pernikahan puteri Habin Riziek yang digelar bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi di kawasan kediamannya. Pemerintahan di DKI, dari RT sampai Gubernur, menyatakan tidak memberikan izin. Bahkan belakangan Pemerintah Propinsi DKI mengirimkan Kepala Satpol PP untuk menjatuhkan sanksi denda yang langsung dibayar lunas fihak keluarha Habib Riziek.
Mereka katanya tidak memberi ijin, tapi dari hari-hari sebelum acara jalan di sekitar lokasi sudah ditutup untuk dipasangi tenda dan mereka semua diam saja. Apa namanya kalau bukan dagelan?
Langkah Kapolri yang setelah dipanggil Presiden langsung mencopot Kapolda DKI dan Jawa Barat tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat akan ketegasan pemerintah.
Bagaimana bisa?
Di tengah hiruk-pikuk pro dan kontra penggantian para panglima itu diketahui Habib Riziek merencanakan untuk melakukan lawatan ke berbagai wilayah tanah air dengan label “safari dakwah”.
Lalu apa yang dilakukan Polri di bawah komando para Kapolda baru itu? Tidak ada yang secara langsung memuaskan hati dan menenangkan kegundahan masyarakat. Salah? Belum tentu. Mungkin memang prosedur penegakan hukum memang harus begitu. Mereka mulai memanggil orang-orang yang dinilai bertanggung jawab atas acara-acara yang melanggar protokol darurat Covid-19 itu. Tapi setelah dipanggil apa? Yang datang pulang sambil menebar senyum. Yang nggak datang santai tak tersentuh dengan dalih “hanya undangan, bukan panggilan”. Sementara masyarakat disuguhi berita pernyataan-pernyataan para “ulama” pro-FPI dan pernyataan Habib Riziek sendiri dalam ceramah nya.
Habib Riziek tetap dengan agendanya, bahkan satu tempat tujuan sudah ditentukan. FPI di Cianjur sudah ramai dengan woro-woro persiapan kedatangan sang Imam Besar. Meskipun mengumbar janji akan merapkan protokol kesehatan, tentulah bukan hal yang logis untuk dipercayai. Protokol Covid-19 itu bukan hanya mewajibkan pemakaian masker dan jaga jarak, tapi juga larangan berkerumun.
Sementara sejumlah tokoh penting alih-alih mendukung Polri malah mengkritik langkah Kapolri mencopot Pangdam-Pangdamnya sekaligus membuat pernyataan yag menyiratkan dukungan terhadap Habib Riziek, FPI, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan para Pangdam yang dicopot dari jabatannya itu.
Masyarakat bisa apa? Hanya memendam jengah dengan mengelus dada.
Putus asa?
Di tengah apatisme yang hanya bisa diekspresikan dengan keluhan, sindiran, dan cacian di kanal-kanal media sosial, tiba-tiba tersiar berita sekelompok pria berbadan tegap dengan pakaian loreng mencabuti baliho yang memuat foto Habib Riziek yang memang marak dipasang di banyak titik, terutama menjelang kedatangannya.
Sontak sejumlah tokoh FPI dan satelit-satelitnya bereaksi keras dengan aneka keluhan, kecaman, dan tudingan. Tapi hingar-bingar “perlawanan” itu seolah sirna begitu Pangdam Jaya Mayor Jendral Dudung Abdurachman lantang membuat pernyataan bahwa kelompok-kelompok pria berbadan tegap berbaju loreng yang menurunkan baliho-baliho Habib Riziek adalah anggota TNI yang bergerak atas perintahnya.
Lebih jauh Jendral Dudung juga mengecam sosok -sosok yang mengaku ulama tapi bicaranya kasar. Siapa lagi yang dituju selain Habib Riziek yang memang baru saja menyedot perhatian dengan ceramahnya yang bertabur cacian, hujatan, dan provokasi. Bahkan Jendral Dudung melempar ancaman dalam bentuk tantangan terhadap kelompok yang dinilainya mengancam keutuhan NKRI. “Jangan coba-coba dengan TNI, tapi kalau mau coba-coba, mari”, ucapnya di depan wartawan.
Entah ada hubungannya atau tidak, FPI seakan langsung tiarap. Agenda kunjungan Habib Riziek ditunda dengan alasan demi mengikuti protokol kesehatan. Habib Riziek sendiri dikabarkan sakit. Sementara mereka yang tadinya vokal membela Habib Riziek dan FPI juga senyap seketika bak jangkrik keinjek.
Jendral Dudung seolah menjadi pelepas dahaga masyarakat yang merindukan ketegasan pemerintah terhadap mereka yang dengan arogan seolah-olah menantang pemerintah dengan sengaja secara terang-terangan melakukan hal-hal yang dilarang, entah itu mengabaikan protokol kesehatan atau menyebarkan propaganda yang mengancam keutuhan NKRI.
Tabik untuk Jendral Dudung.
