Categories
Opini

Ahok Mengasapi Tikus

Minggu lalu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini lebih suka dipanggil BTP itu kembali menyita perhatian publik. Mantan Gubernur DKI yang pasca divonis dengan hukuman penjara nampak cenderung lebih kalem ini dengan gaya lugasnya yang khas bicara tentang sejumlah kebrobrokan di dalam tubuh Pertamina, BUMN raksasa dimana dia sekarang ditempatkan sebagai Komisaris Utama.

Soal isi pembicaraannya, tonton sendiri di Youtube. Tapi selain menampar jajaran eksekutif Pertamina, apa yang dikatakan BTP pastinya bikin merah kuping pejabat-pejabat terkait, termasuk para pengambil keputusan yang menempatkannya pada jabatannya sekarang.

Erick Thohir sebagai menteri BUMN yang merpakan pemegang kuasa pemilik saham BUMN memang sosok yang secara resmi membuat keputusan pengangkatan BTP menjadi Komisaris Utama BUMN. Tapi pemegang saham BUMN yang sesungguhnya adalah Kementrian Keuangan. Bergerak di sektor energi, wilayah kerja Pertamina secara teknis dibawah Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara Kementrian ESDM sendiri bekerja di bawah koordinasi Kementrian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. Yang terakhir ini dijabat sosok yang sering disebut-sebut sebagai “minister of everything”. Semua menteri itu merupakan pembantu Presiden Jokowi.

Rasa-rasanya penentuan pejabat-pejabat puncak untuk BUMN sebesar Pertamina tidak mungkin diambil Menteri BUMN tanpa anggukan mereka.

Yang menarik, Menteri BUMN Erick Thohir yang kementriannya disebut-sebut berkaitan dengan sejumlah kasus yang diangkat BTP, tidak menampakkan reaksi negatif. Santuy seperti biasanya. Bahkan beberapa hari setelah beredarnya video wawancara itu mereka bertemu di kantor Menteri BUMN.

Yang spontan bereaksi negatif bahkan meminta Meteri BUMN untuk memberhentikan BTP justru beberapa anggota DPR dengan alasan yang hampir sama dengan mereka yang secara terbuka menujukkan ketidaksukaan dengan sikap lugas BTP saat menjadi Gubernur DKI. Sesuatu yang baik dari sisi hukum, birokrasi pemeritahan, maupun kultur korporasi tidak memiliki landasan berpijak, MEMBUAT KEGADUHAN.

Dari sudut pandang ekstrim saya melihat seperti mereka lebih suka praktek-praktek busuk itu didiamkan saja biar nggak gaduh. Karena kalau gaduh orang jadi nggak tenang bekerja, entah bekerja untuk kepentingan Pertamina, kepentingan negara, atau justru untuk menggelembungkan pundi-pundinya sendiri dan mereka yang melindungi perbuatannya. Jangan salahkan saya kalau kemudian saya curiga mereka kebakaran jenggot karena punya kepentingan dengan aktivitas busuk yang dibongkar BTP.

Kalau ada polisi yang alih-alih ngejar maling justru nyalahin orang yang lapor, wajar kalau orang curiga si maling setor sama polisinya.

Bisa saja saya menggunakan kacamata yang “positive thinking” dan menduga kalau mereka ingin persoalan-persoalan yang diungkap BTP diselesaikan secara senyap diantara para pejabat yang berkepentingan tanpa perlu di-expose ke publik. Misalnya dilaporkan ke Direksi lalu melalui perangkat pengawasan internal direksinya menghentikan dan menjatuhkan sanksi pada mereka yang terlibat. Kalau masalahnya melibatkan Direksi, Komisaris punya kewenangan untuk memberhentikan sementara sambil melaporkannya ke Menteri BUMN. Dengan begitu masalahnya teratasi sementara dari luar publik melihatnya “everything is OK”.

Tapi siapa sih di negeri ini yang punya pikiran sepolos itu? Anak SD kali ya? Logika umumnya adalah, hanya pelaku dan mereka yang turut kecipratan saja yang menginginkan “silent settlement” untuk sebuah kebobrokan. Settlement yang dikarapkannya juga bukan menghentikan perbuatannya dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkannya, paling banter bagi-bagi “cuan”.

Meskipun dengan gaya yang lebih santun, BTP di Pertamina sepertinya masih menggunakan strategi yang sama dengan Ahok di Pemda DKI dalam memberantas praktek-praktek hitam.

Ibarat lumbung yang banyak tikusnya, tentu sulit kalau mau menangkap satu persatu. Selain pandai bersembunyi dan lincah berlari, “tikus” model ini punya kelebihan lain, banyak bekingnya. BTP menggunakan pendekatan Ahok yang sukses digunakan di lingkungan Pemda DKI. Bukan mengusir tikus dengan membakar lumbung seperti peribahasa saat SD harus kita hafalkan, dia menhasapi lumbung seperti petani mengasapi lubang tikus yang di sawah.

Pasti gaduh karena kita tidak bisa menyembunyikan asap. Bukankah apinya nggak kelihatan saja asap bisa membumbung kemana-mana dan terlihat dari jarak yang sangat jauh sekalipun? Saat saya masih remaja dan mencuri-curi merokok buat sekedar gagah-gagahan, apinya sudah mati, asapnya sudah nggak keliatan, guru BP bisa mengendus bau asapnya yang menempel di baju. Kalai kita mengasapi lumbung untuk mengusir tikus, nggak mungkin kita menutupi agar asapnya tidak terlihat dari luar.

Tapi gudang yang tadinya senyap sementara para tikus bersembunyi sambil bekerja diam-diam tiba-tiba menjadi riuh dengan cicitan mereka. Kalau asap terus dihembuskan, semakin lama semakin pekat, mereka tidak punya pilihan selain lari keluar. Saat lari keluar itu kita ketokin satu-satu. Biasanya kalau tikusnya banyak banget, yang lolos kabur juga banyak, dan yang lolos itu bisa jadi setelah asap menghilang pada balik lagi. Ya tinggal diulang diasapin lagi saja. Lagi, sebagian kena ketok, sebagian kabur. Berulang terus lama-lama habis juga. Baru kita tutup lubang-lubang di dindibg lumbung supaya nggak kemasukan tikus baru.

Dalam kasus asap yang dihembuskan BTP ke dalam Pertamina sebagai lumbung uang negara, ada yang aneh. Yang teriak-teriak bukan yang di dalam lumbung. Yang di dalam lumbung diam-diam saja. Yang teriak-teriak duluan justru dari luar lumbung. Siapa yang teriak-teriak di luar ini? Mereka ini orang seperti BTP dan kita atau sesama tikus seperti mereka yang bersembunyi di dalam sambil menggerogoti pundi-pundi negara?

Leave a Reply

Your email address will not be published.