Label arogan alias sombong atau angkuh terhadap para pengendara motor besar sudah nempel dari sejak saya inget. Perilakunya di jalan raya yang cenderung merebut hak-hak pengendara lain itulah parameter yang paling membuat saya jengah. Tapi saking lekatnya label itu, saya sudah merasa itu sesuatu yang biasa. Kalo nggak begitu malah aneh.
Yang kembali mengusik perhatian saya adalah kasus dimana anggota TNI berpakaian preman dikeroyok beberapa pengendara moge.
Para wakil rakyat di Senayan kembali menarik perhatian publik. Kali ini dikabarkan bahwa Badan Legislasi DPR sedang berada pada tahap awal untuk menggulirkan pembahasan mengenai RUU Larangan Minuman Beralkohol.
Menuai pro dan kontra? Jelas. Apakah yang pro dan yang kontra itu tahu persis isi RUU itu sehingga mereka bisa mengambil posisi, entah itu pro atau kontra? Jelas tidak. Persis sama dengan riuhnya penolakan RUU Cipta Kerja yang sekarang sudah sah menjadi UU.
Selamat datang di negeri +62. Kalau nggak begitunya bukan Indonesia namanya.
Babak paling menegangkan dalam drama pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini berakhir sudah dengan keberhasikan Joe Biden mengungguli calon presiden berstatus petahana, Donald Trump.
Padahal pendapat pribadi saya, untuk kepentingan Indonesia, Trump lebih oke dari Biden.
Tudingan penghinaan terhadap agama Islam yang dialamatkan pada Perancis telah membuat gelombang perlawanan dari Umat Islam di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Umat Islam Indonesia. Selain sejumlah protes dan demo, banjir kecaman, ada juga seruan untuk memboikot produk-produk Perancis.
Nampaknya seruan boikot ini dasar pemikirannya sangat sederhana. Jangan membeli produk-produk yang dihasilkannya itu sehingga negara itu akan menderita akibat tekanan ekonomi. Terlalu sederhana sebetulnya. Entah karena menyederhanakan masalah yang sebetulnya rumit atau memang hanya sebatas itu saja pemahamannya.
Saya tergelitik pemberitaan mengenai reaksi negatif terhadap aktivitas “blusukan” Ketum PPP, Suharso Monoarfa, yang disebut menggunakan pesawat jet pribadi. Nggak habis fikir saya. Masalahnya apa?
Saya koq melihatnya sepertinya masalahnya bukan pada Pak Suharso tapi justru pada yang mengkritik. Kalau saya jadi Pak Suharso, saya kira reaksi saya akan sangat pendek saja. “Sirik aja Lu!”, dah gitu aja cukup.
Diberitakan kalau dalam moment peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini Presiden Jokowi mendapat hadiah sepeda lipat merk Ecosmo tipe 10sp Damn dari sosok artis sekaligus pengusaha Daniel Mananta. Pemberian ini menjadi sorotan karena dinilai “nyerempet” regulasi mengenai gratifikasi yang mengikat semua aparat negara, tidak terkecuali seorang Presiden.
Partai Gerindra yang saat Pilpres digelar secara kelembagaan sempat berseberangan dengan PDIP yang menaungi Presiden Jokowi memberikan pandangan yang bagi saya terkesan mendua.
Gubernur DKI, Anies Basweden, baru-baru ini bicara mengenai banjir di wilayah yang dipimpinnya dengan membuat analogi. Menurutnya banjir di Jakarta itu ibarat gelas yang kalau dituangi air satu liter bakalan tumpah. Sungguh analogi absurd yang menggambarkan logika amburadul.
Kemacetan dan banjir masih tetap menjadi masalah klasik ibu kota yang berperiode-periode gubernur belum juga terselesaikan. Bahkan hasil kerja trio Jokowi – Ahok – Djarot yang sanggup membawa perubahan signifikan dalam mengatasi kedua persoalan yang seolah sudah menyatu dengab image Jakarta itupun sepertinya kembali memburuk seiring pergantian kepemimpinan ke tangan Anies Baswedan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memupus impian banyak orang “susah” yang berharap bisa membeli mobil baru dengan harga super murah dalam skema penghapusan pajak di saat hampir semua dipaksa tiarap diterpa pandemi.
Buat saya pribadi saru-satunya ungkapan yang bisa saya sampaikan adalah “Terima kasih Bu Sri”.
Ucapan petinggi PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang juga puteri Ketua Umum partai berlambang banteng banyak dimanfaatkan fihak-fihak yang setidaknya dari sisi haluan politik terafiliasi dengan partai-partai yang berseberangan untuk mengobarkan amarah masyarakat Sumatera Barat terhadap PDI Perjuangan. Motivasinyapun sangat mudah dibaca. Secara kedaerahan, mengumpulkan suara masyarakat Sumatera Barat untuk Calon Kepala Daerah yang mereka usung. Secara nasional mendelegitimasi PDI Perjuangan sebagai “partai penguasa” termasuk para pejabat tinggi yang berasal dari PDI Perjuangan, terutama Presiden Jokowi.
Usulan Fadli Zon, Anggota DPR dari Partai Gerindra yang konon juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau, untuk mengganti nama Propinsi Sumatera Barat menjadi Propinsi Minangkabau, saya yakin juga terkait erat dengan upaya menggoreng pernyataan Puan Maharani itu.
Minggu lalu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini lebih suka dipanggil BTP itu kembali menyita perhatian publik. Mantan Gubernur DKI yang pasca divonis dengan hukuman penjara nampak cenderung lebih kalem ini dengan gaya lugasnya yang khas bicara tentang sejumlah kebrobrokan di dalam tubuh Pertamina, BUMN raksasa dimana dia sekarang ditempatkan sebagai Komisaris Utama.
Soal isi pembicaraannya, tonton sendiri di Youtube. Tapi selain menampar jajaran eksekutif Pertamina, apa yang dikatakan BTP pastinya bikin merah kuping pejabat-pejabat terkait, termasuk para pengambil keputusan yang menempatkannya pada jabatannya sekarang.