Serangkaian operasi pengungkapan jaringan terorisme di tanah air oleh aparat keamanan khususnya Detasemen Khusus Anti-Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus-88 Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) rupanya tidak menyurutkan keinginan segelintir orang untuk menyebar kekejaman. Saat sejumlah rencana aksi teror digagalkan sebelum terjadi, kita disentak dengan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.
Berita otomotif yang dilansir media digital detik.com menggelitik pikiran saya untuk ngeluyur sampai kemudian terhenti pada keprihatinan atas kenyataan bahwa sebagian kita, termasuk mereka yang memegang kekuasaan untuk mengambil keputusan strategis di tingkat nasional, lebih memilih untuk membiarkan negeri yang sudah merdeka ini untuk tetap terjajah.
Mungkin memang tidak dalam arti harafiah dimana penjajahan dimaknai sebagai dikuasainya kedaulatan negara oleh bangsa lain. Tapi ketergantungan dalam aspek-aspek tertentu terhadap negara lain yang membuat kedaulatan kita dalam aspek itu dikuasai negara lain bisa juga dilihat sebagai bentuk penjajahan.
Sepertinya langkah Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur non-fisik dalam bentuk penataan peraturan, regulasi, dan perundang-undangan yang lebih berpihak kepada akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan terus bergulir.
Hiruk-pikuk penolakan atas kehadiran omnibus law pertama – yang konon akan disusul beberapa omnibus law dalam berbagaia bidang – jelas sudah mereda. Mungkin malah bisa dibilang sudah tidak terdengar lagi. Sepertinya alih-alih bereaksi dengan aneka kritik dan penolakan, pemerintah lebih memilih bersikap dingin, membiarkan semua menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat, sambil terus melangkah dalam kesunyian.
Pemberitaan mengenai dideportasinya warga negara asing dari Bali menyusul viralnya posting yang mereka buat melalui portal media sosial membuat fenomena digital nomad di Bali mendadak menyeruak ke permukaan.
Sejatinya yang saya fahami dari sejumlah berita mengenai kasus itu, praktek digital nomad yang dilakukan warga negara Amerika Serikat bernama Kristen Antoinette Gray bukan menjadi penyebab utama dia dideportasi. Hanya saja mungkin karena saya juga salah satu pelaku gaya hidup digital nomad, ya sisi itulah yang paling menarik perhatian saya.
Tanggal 16 Januari terbit berita tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal yang sama, 19 tahun lalu. Tanggal 16 Januari 2002 Pesawat komersial Garuda Indonesia GA421 mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo. Lokasi kejadian itu cukup terpencil. Tepatnya di Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Flash back kejadian ini mungkin akan berlalu begitu saja dan tidak terlalu menarik perhatian seandainya pada tanggal yang tidak berselisih terlalu jauh, tepatnya tanggal 9 Januari 2021 terjadi peristiwa kecelakaan penerbangan. Sriwijaya Air SJ182 jatuh di kawasan perairan Kepulauan Seribu dan menewaskan seluruh penumpang dan kru yang berada di atasnya.
Heboh media sosial kembali diangkat media resmi dalam bentuk berita. Kali ini tentang sosok selebriti Nikita Mirzani yang melalui akun media sosialnya mengumumkan akan menyumbangkan sejumlah uang untuk mereka yang tertimpa bencana. Dalam postingan itu Nicky menyebut akan menyumbangkan masing-masing 100 juta rupiah untuk korban gempa di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan.
“Bismillah… Untuk membantu suadara saudara saya yang terkena bencana gempa di Majene Sulawesi Barat dan korban banjir di Kalimantan Selatan, saya ingin menyumbang masing-masing 100 juta untuk membantu meringankan saudara-saudara sayang terkena musibah,” tulis Nicky melalui akun Instagramnya pada hari ini, Minggu, 17 Januari 2021.
Baru hitungan minggu menduduki jabatan barunya, Bu Risma sudah menyedot perhatian publik. Jagat maya riuh dengan komentar atas pemberitaan mengenai hal-hal yang dilakukannya. Kebanyakan positif meskipun ada juga yang sebaliknya. Sementara banyak orang mengenal pejabat yang digantikannya baru setelah dia terpaksa mengakhiri jabatan yang diembannya selama lebih dari setahun. Berapa banyak sih yang “ngeh” dengan sosok Juliari Batubara sebelum dia dengan menyandang jabatan menteri diciduk KPK?
Tepatnya tanggal 23 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan penujukkan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dalam kabinet yang dipimpinnya dalam reshuffle yang membuat empat menteri lain selain dua yang ditangkap KPK tersingkir. Kita semua pasti masih ingat, seminggu sebelum menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK juga menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Menyusul dua menteri ditangkap KPK akhirnya Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya. Reshufffle ini tidak hanya menyangkut penggantian dua menteri yang ditangkap KPK saja. Beberapa posisi menteri dan wakil menteri diganti. Ada yang keluar dari kabinet, ada wajah baru yang masuk ke dalam kabinet, ada yang berpindah posisi, bahkan ada juga jabatan wakil menteri baru.
Setelah sengaja menahan untuk tidak berkomentar, rasanya sekarang saya sudah punya pendapat yang cukup firm. Jadi sudah waktunya menulis. Atau tepatnya mengetik. Atau lebih tepat lagi posting.
Ringkasnya saya bukan sekedar cukup tapi sangat puas dengan pilihan Presiden Jokowi kali ini. Lebih memuaskan dari reshuffle di periode sebelumnya. Bahkan lebih memuaskan dari pembentukan kabinet itu sendiri saat beliau mulai menjabat. Terutama kabinet Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya.
Insiden miris terjadi saat seorang ibu muda meregang nyawa di jalanan akibat kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengendara lain.
Ooops … salah. Bukan kelalaian. Karena polisi menjelaskan kalau si penyebab kecelakaan itu memang dengan sengaja melakukan manuver yang membahayakan pengendara lain, meskipun tindakannya itu memang tidak spesifik ditujukan untuk mencelakakan korban.
Sejumlah pejabat daerah dapanggil untuk dimintai keterangan oleh polisi sehubungan dengan berkumpulnya masa salam jumlah besar dalam sejumlah acara yang digelar Front Pembela Islam menyusul kepulangan sang Imam Besar, Al Habib Muhammad Rizieq Shihab, yang lebih dari tiga tahun terakhir bermukim di Arab Saudi.
Yang menjadi sorotan polisi adalah acara yang digelar si sekitar tempat tinggal Habib Riziek di kawasan Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Konon dari RT / RW, Lurah / Kades, Camat, Bupati / Walikota, sampai Gubernur yang kewenangannya meliputi kedua tempat tersebut tidak luput dari panggilan polisi.