Category: Opini

Viral berawal dari postingan di akun Tiktok pribadinya, seorang wanita menceritakan kisahnya yang terpaksa harus melepas hijab selama bekerja.

Lagi-lagi. Klise sebetulnya sih. Sudah berasa dengerin kaset butut yang terus diputar berulanh-ulang. Kisah yang terus berulang di negeri ini. Negeri yang menjadikan kebebasan menjalankan ajaran agama sebagai salah satu pondasi kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Saya baru tahu ternyata pemahaman saya tentang COD yang merupakan singkatan dari Cash on Delivery itu sangat berbeda dengan pemahaman “milik” para pelaku usaha yang terlibat dalam penggunan model transaksi yang makin banyak dipakai dalam aktivitas belanja online.

Baru-baru ini tersebar video dimana seorang ibu marah-marah kepada kurir yang mengirimkan barang pesanan yang dibelinya secara online. Dari pembicaraan antara keduanya jelas tersirat kalau transaksi yang dilakukan pembeli menggunakan cara COD.

Baru beberapa jam lalu saya menulis posting yang mengekspresikan keheranan saya terhadap pemerintah yang terkesan toleran dengan aksi kekerasan brutal yang terus dilakukan kelompok yang selama ini dalam pernyataan-pernyatan resmi pemerintah disebut Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB. Pada postingan itu salah satu yang saya sorot adalah penggunaan istilah “kelompok kriminal” terhadap mereka yang jelas-jelas menebar teror dan secara terbuka mengungkap kemerdekaan sebagai tujuan dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukannya.

Tidak lama berselang pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD resmi menempelkan label teroris kepada kelompok yang selama ini disebut sebagai KKB itu. “Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018,” sebut Mahfud MD di hadapan sejumlah jurnalis yang menghadiri konferensi pers di Kemenko Polhukam pada hari Kamis tanggal 29/4/2021 tadi.

Beberapa bulan terakhir ini, every now and then, muncul pemberitaan mengenai nyawa yang melayang akibat kekerasan yang dilakukan kelompok yang oleh pemerintah ditempeli label Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB. Tidak hanya aparat keamanan yang jadi sasaran tapi juga rakyat biasa, karyawan perusahaan tambang, pekerja proyek pembangunan infrastruktur, petani, tukang ojek, sampai pemuka agama.

Meskipun sudah beberapa tahun berlalu, pastinya masih lekat dalam ingatan kita peristiwa berdarah yang merenggut nyawa 31 orang pekerja proyek pembangunan jalan Trans Papua. Diberitakan bahwa para pelaku yang merupakan salah satu kelompok berlabel KKB sempat menyatakan kalau yang mereka inginkan bukan pembangunan tapi kemerdekaan.

Serangkaian operasi pengungkapan jaringan terorisme di tanah air oleh aparat keamanan khususnya Detasemen Khusus Anti-Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus-88 Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) rupanya tidak menyurutkan keinginan segelintir orang untuk menyebar kekejaman. Saat sejumlah rencana aksi teror digagalkan sebelum terjadi, kita disentak dengan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.

Berita otomotif yang dilansir media digital detik.com menggelitik pikiran saya untuk ngeluyur sampai kemudian terhenti pada keprihatinan atas kenyataan bahwa sebagian kita, termasuk mereka yang memegang kekuasaan untuk mengambil keputusan strategis di tingkat nasional, lebih memilih untuk membiarkan negeri yang sudah merdeka ini untuk tetap terjajah.

Mungkin memang tidak dalam arti harafiah dimana penjajahan dimaknai sebagai dikuasainya kedaulatan negara oleh bangsa lain. Tapi ketergantungan dalam aspek-aspek tertentu terhadap negara lain yang membuat kedaulatan kita dalam aspek itu dikuasai negara lain bisa juga dilihat sebagai bentuk penjajahan.

Sepertinya langkah Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur non-fisik dalam bentuk penataan peraturan, regulasi, dan perundang-undangan yang lebih berpihak kepada akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan terus bergulir.

Hiruk-pikuk penolakan atas kehadiran omnibus law pertama – yang konon akan disusul beberapa omnibus law dalam berbagaia bidang – jelas sudah mereda. Mungkin malah bisa dibilang sudah tidak terdengar lagi. Sepertinya alih-alih bereaksi dengan aneka kritik dan penolakan, pemerintah lebih memilih bersikap dingin, membiarkan semua menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat, sambil terus melangkah dalam kesunyian.

Pemberitaan mengenai dideportasinya warga negara asing dari Bali menyusul viralnya posting yang mereka buat melalui portal media sosial membuat fenomena digital nomad di Bali mendadak menyeruak ke permukaan.

Sejatinya yang saya fahami dari sejumlah berita mengenai kasus itu, praktek digital nomad yang dilakukan warga negara Amerika Serikat bernama Kristen Antoinette Gray bukan menjadi penyebab utama dia dideportasi. Hanya saja mungkin karena saya juga salah satu pelaku gaya hidup digital nomad, ya sisi itulah yang paling menarik perhatian saya.