Hari ini pemerintah dalam sebuah konferensi pers yang dipimpin Menko Polhukam Prof. Mahfud MD mengumumkan larangan kegiatan dan penggunaan atribut Front Pembela Islam (FPI) lewat Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani 10 menteri dan kepala lembaga negara terkait.
Wakil Menteri Hukum dan HAM yang baru beberapa hari dilantik Presiden menempati jabatannya, Prof. Eddy Hiariej membacakan Surat Keputusan Bersama yang lengkapnya dikutip sebagai berikut:
Insiden miris terjadi saat seorang ibu muda meregang nyawa di jalanan akibat kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengendara lain.
Ooops … salah. Bukan kelalaian. Karena polisi menjelaskan kalau si penyebab kecelakaan itu memang dengan sengaja melakukan manuver yang membahayakan pengendara lain, meskipun tindakannya itu memang tidak spesifik ditujukan untuk mencelakakan korban.
22 Desember di tanah air diperingati sebagai Hari Ibu. Sayang banyaknya peringatan yang dimanifestasikan ke dalam tanggal menjadi hari ini, hari itu, sepertinya membuat momentum Hari Ibu secara umum tidak terasa istimewa. Tapi sejak sejauh yang saya ingat, dalam tradisi keluarga saya Hari Ibu ini sangat istimewa.
Tapi itu dulu. Semenjak Ibu saya dipanggil pulang dalam usia yang relatif masih muda, belasan tahun yang lalu, tradisi itu hanya tinggal kenangan. Yang tersisa hanya sesak di dada yang terasa lebih berat saat momentum peringatan Hari Ibu mebangkitkan kenangan akan sosok yang ketulusan kasihnya belum sempat saya balas.
Sejumlah pejabat daerah dapanggil untuk dimintai keterangan oleh polisi sehubungan dengan berkumpulnya masa salam jumlah besar dalam sejumlah acara yang digelar Front Pembela Islam menyusul kepulangan sang Imam Besar, Al Habib Muhammad Rizieq Shihab, yang lebih dari tiga tahun terakhir bermukim di Arab Saudi.
Yang menjadi sorotan polisi adalah acara yang digelar si sekitar tempat tinggal Habib Riziek di kawasan Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Konon dari RT / RW, Lurah / Kades, Camat, Bupati / Walikota, sampai Gubernur yang kewenangannya meliputi kedua tempat tersebut tidak luput dari panggilan polisi.
Lama-lama terbersit juga pikiran “Pantesan Jerinx sebel banget sama IDI”, di kepala saya. Ya apalagi kalau bukan Ikatan Dokter Indonesia yang terasa banget nyinyir terus dengan pemerintah setelah konon sosok yang tidak diinginkannya untuk menempati posisi Menteri Kesehatan tetap dipilih dan dilantik Presiden Jokowi.
Kali ini muncul berita kalau IDI menolak menjadi kelompok penerima pertama vaksin Covid-19. Padahal sebagai kelompok yang paling beresiko tertular, pemerintah justru mentargetkan para tenaga kesehatan untuk menjadi kelompok pertama yang mendapatkan vaksin itu. Jelas kalau para dokter, para anggota IDI, menjadi bagian utama dalam kelompok itu.
Pagi ini diberitakan kalau perjalanan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum sedikit terhambat akibat ban mobil dinas yang ditumpanginya pecah. Sialnya saat sejurus kemudian Wagub Uu dan ajudannya turut memeriksa kondisi, diketahui kalau ban cadangan pada mobil itu juga tidak bisa digunakan karena kempas akibat tertusuk baut.
Buat saya kejadian ini konyol dan absurd luar biasa. Jangankan mobil yang ditumpangi orang sekelas Wakil Gubernur. Mobil yang sehari-hari digunakan oleh kita-kita rakyat biasa saja sudah hampir tidak pernah lagi ada kejadian pecah. Jangankan pecah, kempespun tidak sampai mendadak tekanan anginnya habis, karena ban sekarang rata-rata sudah menggunakan teknologi tubeless. Kalaupun bocor, angin keluar sedikit sekali sehingga penurunan tekanan angin yang sangat lambat memberi kita waktu cukup untuk meneruskan perjalanan sampai ada kesempatan memperbaikinya.