A Journey Towards the Light

Ketika Wakil Enggan Terbuka

K

Perseteruan tidak seimbang antara para pemburu koruptor dalam wujud institusi KPK dan para wakil rakyat yang menduduki kursi terhormat di gedung keramat sepertinya memang sudah terjadi sejak awal KPK berdiri. Berlarut-larut, jungkir balik, maju mundur, naik turun, muter-muter, entahlah apalagi istilah yang cocok dipakai untuk menggambarkan situasi itu. Yang jelas sangat-sangat kontra-produktif.

Kontra-produktif buat siapa? Pastinya buat KPK. Berapa banyak saja waktu yang harus dibuang para Pimpinan KPK untuk “melayani” serangan DPR. Kontra-produktif bagi DPR juga? Hmmm. Rasanya sih tidak. Toh memang dari dulu juga yang namanya DPR rasanya memang tidak pernah produktif. Indikatornya sederhana saya. Dari tahun ke tahun berapa persen program leglislasi yang bisa mereka selesaikan?

Uniknya, meskipun secara konstitusional para Anggota DPR merupakan wakil rakyat, sepertinya sebagian besar rakyat tidak merasa terwakili oleh mereka, karena memang sangat jelas terlihat kalau mereka hanya sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan partainya sendiri saja. Adapun segelintir rakyat yang nampak seperti diperjuangkan sering kali justru di belakang hari kita ketahui memang berkolusi. Ujung-ujungnya balik lagi hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan partainya.

Salah satu yang sudah begitu lama dijadikan senjata andalan DPR untuk menyerang KPK adalah masalah penyadapan. Meskipun sebetulnya penyadapan hanya merupakan salah satu instrumen institusi penegak hukum yang artinya hanya merupakan baut kecil dari kewenangan KPK yang memang sangat besar, penyadapan sepertinya memang menjadi hantu yang sangat menakutkan.

Di satu sisi memang mungkin wajar saja kalau penyadapan ini menjadi senjata yang bahkan lebih ditakuti daripada pistol atau senapan. Entah sudah berapa banyak pejabat dan wakil rakyat yang terpaksa menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di balik jeruji besi sebagai akibat operasi KPK yang melibatkan penyadapan.

Tapi sebagai pejabat publik, entah itu yang berada di jajaran pemerintah maupun di kalangan wakil rakyat, saat mereka terkesan anti dengan penyadapan, tentunya justru mengundang tanya. Kalau saja mereka tidak pernah membicarakan sesuatu yang melanggar hukum, pastinya korupsi kalau yang dihadapi adalah KPK, lalu kenapa mereka takut dengan penyadapan?

Biasanya para anggota DPR yang terhormat nampak faham dengan logika sederhana di atas. Kalau tidak berbuat jahat kenapa harus takut? Karena itu biasanya upaya mereka mencabut senjata penyadapan dari tangan KPK mereka cenderung berputar-putar dengan berbagai dalih. Sampai ada Anggota DPR yang mengayakan kalau instrumen penyadapan yang dimiliki KPK merupakan pelanggaran HAM. Seolah-olah mereka lupa kalau institusi penegak hukum lain juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Seolah-olah mereka luap kalau payung hukum atas berdirinya KPK lengkap dengan segala kewenangan yang dimilikinya ya DPR juga.

Wakil Takut Ketahuan Bos?

Semakin kesini kepanikan para Anggota Dewan yang notabene adalah para wakil rakyat itu semakin nampak panik. Setelah segala dalih berputar-putar yang mereka buat tidak juga membuat mereka berhasil merebut senjata penyadapan dari tangan KPK, salah satu Anggota Dewan secara terbuka menyatakan takut dengan penyadapan KPK. Referensi beritanya ada disini http://nasional.kompas.com/read/2017/09/26/16560061/politisi-pdi-p-arteria-dahlan-mengaku-takut-disadap-kpk

Mengapa para Anggota Dewan yang terhormat ini begitu takut disadap?

Rasanya aneh kalau para Anggota DPR takut disadap. Mengapa takut? Takut kalau ada percakapan pribadi dengan WIL kemudian tersadap KPK lalu dilaporkan kepada istri sah? Hahaha? Tentunya perlu alasan lebih berbobot untuk membuat mereka yang demikian terhormat itu ketakutan. Toh KPK sendiri memiliki SOP dan kode etik. Sama seperti dokter lah. Kita telanjang bulat pun di depan dokter kan tidak apa-apa. Karena dokter tidak mungkin akan mempermalukan pasiennya dengan menceritakan pada semua orang kalau di (maaf) pantat Si A yang merupakan pasiennya itu ada tompelnya.

Lalu apa yang membuat Anggota DPR takut dengan penyadapan KPK?

Logikanya sih yang ditakutkan ya kalau dalam penyadapan itu tertangkap sesuatu yang memang menjadi domain KPK, apalagi kalau bukan KORUPSI. Selain isu korupsi, pastinya KPK tidak akan cukup “iseng” kalau ada percakapan-percakapan lain yang turut tersadap. Kalau begitu tidak salah dong kalau kemudian sebagai rakyat biasa saya jadi berfikir bahwa ANGGOTA DEWAN YANG TAKUT DISADAP KPK KEMUNGKINAN BESAR MELAKUKAN KORUPSI.

Kalau Anggota DPR itu jujur, mestinya mereka suka kalau KPK bisa menyadap, leluasa menyadap, semaunya menyadap. Biar rakyat yabg diwakilinya tahu kalau mereka jujur, jauh dari korupsi. Kalau mereka korupsi KPK pasti tahu karena KPK bisa menyadap. Kalau tidak terciduk KPK artinya mereka tidak korupsi. Enak toh? Rakyat memang tidak mendengar sendiri percakapan yang disadap. Tapi KPK jadi “validator”. Kalau tidak tertangkap KPK ya artinya dari sadapan KPK tidak ada percakapan sembunyi-sembunyi yang mengarah pada korupsi.

Kami Bos Anda Pak!

Anda wakil kami Pak. Kami Bos anda. Kami berhak untuk yakin kalau anda tidak mengkhianati kami dan mencuri uang kami. Jangan bicara privacy dan HAM. Saat anda mengajukaan diri menjadi wakil kami, anda sudah menyerahkan privacy anda pada kami. Kami berhak untuk menelanjangi anda untuk memastikan bahwa anda bekerja dengan baik untuk kepentingan kami. Jangankan urusan korupsi, bahkan urusan moral sekalipun.

Kalau bapak-bapak enggan terbuka kepada kami, kami curiga. Kami tidak mau “mempekerjakan” orang yang mencurigakan sebagai wakil kami.

About the author

Add Comment

By admin
A Journey Towards the Light

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

admin

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.